AMANAH RAKYAT UNTUK DPR

Pekan lalu akhir agustus dan awal september hampir seluruh daerah tingkat dua kabupaten/kota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Aceh dilantik dan disumpah sebagai wakil rakyat hasil pemilu 2009, untuk mewujudkan amanah rakyat dalam percaturan pembangunan bangsa. Prosesi pelantikan mengandung makna tanda dimulainya kepemimpinan baru dalam memajukan berbagai sektor pembangunan Aceh. DPR berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Tugas DPR adalah bagaimana menjembatani berbagai golongan dalam pembangunan mulai dari kalangan kaum zu'afa (hamba laeh) dalam memperjuangkan hidup sampai tempat tinggal yang sangat memprihatinkan (rumah reot) versus kaum elit yang memiliki berbagai fasilitas, sehingga tidak terjadi disintegrasi atau misi tidak percaya kepada anggota DPR di kalangan mereka karena kesenjangan yang tidak terakomodir. Pembangunan yang menjadi tinjauan bukan hanya bidang politik dan HAM, tapi juga bidang infrastruktur di seluruh Aceh, pembangunan jalan dan jembatan di seluruh Aceh sejak terjadi tsunami masih banyak belum berhasil dibangun oleh BRR terutama di kawasan pantai barat. Begitu juga pembangunan jaringan irigasi harus menjadi prioritas merata di seluruh Aceh, agar dapat meningkatkan pendapatan petani. Sedangkan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) anggota dewan mendatang adalah mengusaha tersedianya sumber energi listrik untuk kebutuhan seluruh kawasan di Aceh, pabrik penyediaan kebutuhan rumah tangga, seperti susu, roti, gula dan lain-lain. guna mendu¬kung kemajuan Aceh lahir dan batin. Di samping itu, pemerintah Aceh perlu meminta pembangunan pelabuhan di beberapa kab/kota melalui APBN 2010, dan membangun perumahan di Aceh. Mengenai pembangunan pelabuhan international Sabang diminta UU No. 37 tentang badan pengelola pelabuhan bebas Sabang (BPKS) tidak dicabut, demi kemajuan sabang dan Aceh keseluruhan secara keseluruhan. Ambil contoh, Aceh Utara dikenal kota petro dolar ternyata yang sudah maju hanya di kotanya saja, sedangkan di perkampungan sangat memprihatinkan, apalagi di daerah kabupaten lainnya. Kini, estafet tongkat kepemimpinan (power of leader) telah dimiliki terutama ketua DPRK dan ketua masing-masing praksi tinggal sekarang bagaimana membangun bangsa ini agar tidak jatuh ke lobang yang sama terpuruk dalam pola pikir marginal. Semua pembangunan harus dapat mempertemukan antara umara (kaum intelektual) dengan ulama sebagaimana disebutkan bahwa, ''Ada dua golongan manusia, apabila kadua dua golongan itu baik, maka baiklah umat manusia, dan kalau dua golongan itu buruk, maka buruklah umat manusia ini (dua golongan itu ialah) ulama dan umara' (agamawan dan negarawan).'' Al Hadist. Solusi Kerja Legislatif Solusi yang perlu mendapat perhatian setiap anggota dewan adalah (1) loyalitas dalam melaksanakan urusan kerja legislatif memiliki rasa tanggung jawab secara disiplin. (2) Entity (keberadaan) anggota dewan harus mampu aspirasi rakyat dan memperjuangkannya sampai tuntas.(3) Gagasan membangun harus dimiliki setiap anggota dewan bidang struktural dan infrastruktur dan wawasan pengembangan sumber daya masyarakat. Punya Inisiatif, menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. (4) Etika anggota dewan hendaknya menjadi ktrwakilan (rpresentif) etika rakyat, tindakan tutur kata, bermoral tinggi (dari sudut agama dan keilmuan), akhlak agama yang dianut sebagai insan yang beriman dalam memutuskan persoalan masyarakat. (5) Strategi atau cara yang diputuskan dalam menyelesaikan persoalan intern maupun ekstern di masyarakat memiliki standar kompetensi. Apa yang diperlukan, Siapa yang menangani dan Kapan diperlukan, bagaimana penyelesaiannya. Membentuk petugas gerak cepat (PGC) dari berbagai keahlian. Misalnya bidang bencana alam, kesehatan dan urusan-urusan lain yang membutuhkan gerak cepat. (6) Layanan publik perlu ada sosialisasi dan verifikasi setiap persoalan masyarakat menerima dan memberi penyelesaiannya. (7) Asosiasi, yang dibangun dalam tubuh anggota dewan harus bersifat kekeluargaan membangun persepsi kualitas kinerja kompetenbiltas (kesesuaian) antara kualitas sumber daya dewan dengan posisi atau jabatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa pembagian posisi harus dibangun sesuai dengan kemampuan anggota legislatif (put the man on the righ place). (8) Tindakan atau keputusan yang dibangun hendaknya lebih mengedepankan kepada arah keselamatan survice Aceh. Idea (cita-cita) perlu diwacanakan bagaimana dan ke mana daerah ini dibawa pada masa mendatang. Hasil pemikiran dari berbagai unsur intern dan ekstern masyarakat kemudian di paripurnakah dan diambil suatu keputusan sebagai visi misi pembangunan akan di tata dengan berbagai pertimbangan dan perbandingan dari referensi yang ada..untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dibangun perlu ada jaminan standar aturan hukum dan sosial.Maka, falsafah pembangunan daerah untuk menghadapi berbagai tantangan global menjadi acuan dalam bertindak dan membangun Aceh baru demi terwujudnya masa depan Aceh yang lebih bermartabat, bebas, adil dan berdemokrasi tinggi sejajar dengan kommunitas Internasional. Semoga amanah rakyat ini menjadi pertimbangan anggota Legislatif yang baru dilantik. Selamat bekerja.