Pertanyakan Dugaan Pungli di Disdikpora FKMS Datangi Dewan

Lhokseumawe Sejumlah elemen sipil dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) beraudiensi di ruang sidang DPRK Lhokseumawe, Selasa (30/11). Mereka mempertanyakan sejauh mana proses hukum terkait kasus dana RSBI dan kasus di Dispora. SERAMBI/ZAKI MUBARAK LHOKSEUMAWE - Aktivis LSM yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Selasa (30/11) mendatangi Gedung DPRK Lhokseumawe untuk mempertanyakan proses hukum terhadap kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lhokseumawe yang telah diserahkan ke jaksa. Mereka meminta anggota dewan mengawasi pengelolaan dana di SMAN-2 Lhokseumawe, karena pengelolaan dana Otsus dan BOM yang bersumber dari APBN dinilai kurang transparan. Selain itu, para aktivis itu juga mengharapkan ke depan dewan untuk mengusut dugaan pungutan tidak sah terhadap dana sertifikasi guru diduga melibatkan petugas bagian Mapenda Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Lhokseumawe. Pantauan Serambi, pertemuan itu sempat molor satu jam dari agenda yang direncanakan akibat lambat hadirnya anggota dewan. Bahkan pertemuan itu hanya dihadiri lima anggota dewan. “Tujuan kami beraudiensi adalah untuk mempertanyakan keseriusan dan komitmen anggota dewan dalam mengawasi dugaan pungli di disdikpora,” kata Baihaqi dari LSM MaTA. Hal Senada juga disampaikan Ketua LSM Sahara, Dahlan M Isa dan dari Kobar GB. “Kami merasa risau dengan pengusutan kasus dugaan pungli itu. Karenanya, kami minta dewan memberikan informasi kepada kami terkait perkembangan kasus itu, sehingga kami bisa mengawasinya,” kata Dahlan. Mantan Ketua Pansus DPRK Lhokseumawe, Junaidi Yahya, mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hasil pansus kasus itu kepada kejari. Namun, menurut Junaidi, hingga kini pihak kejari belum memberikan perkembangan informasi. Karena itu, menurutnya, ke depan perlu dilakukan pengawasan bersama dengan elemen sipil. “Kasus ini harus kita kawal bersama, kami takkan menutupi kasus itu. Ke depan saya berharap elemen sipil juga mengawasi kasus itu,” harap Junaidi dalam audiensi yang dipimpin Yusuf Muhammad dan Mujiburrahman serta dihadiri Yusrizal dan Hj Marliah.(c37) Sumber: Serambi Indonesia (Wed, Dec 1st 2010)